Home > History

SEJARAH PENGELOLAAN DANA KEMITRAAN
PTFI ( DANA 1 %) PWT2-LPM IRJA-LPMAK

foto-about

Kehadiran perusahan-perusahan asing dan swasta, khususnya PT. Freeport Indonesia (PTFI), telah berhasil mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika. Seiring dengan peningkatan produksi yang diserta dengan peningkatan hasil penjualan dan pendapatan, PTFI mempunyai kewajiban moral dan tanggung jawab untuk memperhatikan masyarakat lokal yang hak ulayatnya telah digunakan untuk aktivitas perusahaan.

Terkait kewajiban sosial tersebut, PTFI sejak awal 1990-an telah menyediakan dana untuk masyarakat dalam jumlah besar yang terus meningkat. Untuk menentukan besarnya, dipakai ukuran 1% dari penghasilan kotor (bukan laba atau keuntungan bersih) perusahaan setiap tahun selama 10 tahun. Sedangkan untuk mengelola dana itu dibutuhkan orang-orang  yang memiliki kemampuan dan harus direncanakan serta diatur dengan baik.

Dalam perjalanan pengelolaan dana tersebut, pimpinan perusahaan menyerahkan kewenangan dan hak kepada LPMAK, sebelumnya oleh LPMI (Lembaga Pengembangan Masyarakat Irian Jaya) yang diketuai Bupati Mimika dan sebelumnya dikelola oleh Tim PWT2 (Program Pengembangan Wilayah Timika Terpadu) yang diketuai Ketua Bappeda Irian Jaya. Baik dalam PWT2, LPMI maupun LPMAK, terdapat unsur Pemerintah Daerah, DPRD, Lembaga Gereja, Masyarakat Adat, dan Wakil PT Freeport Indonesia. Artinya bahwa semangat  awal itu tetap dipelihara agar ada satu program pembangunan yang melibatkan begitu banyak instansi sehingga bersama-sama melakukan tugas untuk memajukan masyarakat dan daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Freeport sebagai pihak penyandang dana, sangat berkepentingan untuk melihat dana pembangunan itu dikelola dengan baik. Freeport hanya mengawasi dan memberikan pendampingan agar dana tersebut digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk pengawasan itu adalah melalui proses audit keuangan  eksternal secara berkelanjutan. Adapun perkembangan dan pelaksanaan program-program pengembangan masyarakat dari tiga lembaga ini adalah sebagai berikut:

I. PWT2 (Program Pengembangan Masyarakat Timika Terpadu ), Juli 96 – Agustus 98

Pada dua tahun pertama sampai dengan Juni 1998, PTFI dengan Pemerintah propensi Irian Jaya melalui PWT2, yang mempunyai konsep pengembangan masyarakat yang sangat baik, hanya setelah dilaksanakan tidak sesuai lagi dengan konsep semula. Hasil audit sosial yang dilakukan oleh CODE Indonesia merekomendasikan bahwa pengelolaan program dari dana ini harus dilakukan restrukturisasi dan untuk sementara pencairan dana harus dibekukan sampai ada organisasi yang baik dalam mengelola program dan dana dari PTFI itu.

Karena itulah, PTFI dengan didukung oleh Pemda Kab Mimika melakukan pendekatan-pendekatan dengan Pemda provinsi untuk mendapatkan legalisasi dalam melakukan perbaikan pengelolaan program pengembangan masyarakat dari Dana 1 % ini. Akhirnya Pemda provinsi memberikan wewenang kepada Bupati Mimika untuk mengkoordinasikan pengelolaan dana FFIJD ini secara efektif dan efisien.  Pemerintah Kabupaten Memika menindaklanjuti hal ini dengan membentuk Tim Transisi FFIJD Tim Transisi terdiri atas para wakil dari pemerintah, PTFI, Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme dan Kamoro, dan Lembaga-lembaga Gereja. Tim ini  bertugas mencari solusi jangka panjang perbaikan mekanisme pengelolaan dana FFIJD ini, termasuk untuk membentuk lembaga pengelolanya. Dari proses tersebut lahirlah LPM-IRJA (Lembaga Pengembangan Masyarakat Irian Jaya).


II. LPM-IRJA (Lembaga Pengembangan Masyarakat Irian Jaya), Januari 99 – Nopember 2001

Pada awal pembentukan LPM-IRJA, PTFI mengeluarkan surat penjelasan kepada masyarakat tentang pengertian dana FFIJD, untuk siapa dan apa dana tersebut dibentuk oleh PTFI.  Akan tetapi, penjelasan ini belum dapat menghilangkan persepsi masyarakat  yang keliru tentang pemanfaatan dana ini.LPM-IRJA memulai pelaksanaan program dalam konsidi yang kurang kondusif dan juga dalam tekanan sosial dan fisik, terutama sikap dan persepsi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan sebagai peserta program sesegera mungkin dan masih adanya anggapan yang salah tentang pemanfaatan dana ini. Hasil audit ekternal oleh Arthur Andersen (Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co) menyatakan bahwa ‘no opinion’ yang secara garis besar berarti bahwa tidak ada cukup bukti yang bisa ditemukan oleh auditor untuk bisa meneruskan pekerjaan auditnya.

Berangkat dari keadaan tersebut di atas, BP LPM-IRJA menyarankan peninjaun kembali MoU  nomor 99022 tentang pengelolaan dana FFIJD ini dan mereposisi LPM-IRJA, yang kemudian disetujui oleh PTFI.  Atas dasar itulah dibentuk sebuah tim sebagai  Tim Reposisi LPM-IRJA atau TPLPF (Tim Pengkajian Lembaga Pengelola FFIJD) yang terdiri dari perwakilan Pemda, lembaga agama, tomas dan PTFI.  Hasil kerja tim selama kurang lebih 1, 5 tahun inilah terbentuk sebuah lembaga yang dinamakan LPMAK.

III. LPMAK (Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro), Oktober 02 – Jun 06.

LPMAK ini disahkan dengan akte notaris dari Jimmy Wangke SH no 4A tanggal 18 Oktober 2002.  Selang berapa bulan pembentukan LPMAK, PTFI mengeluarkan surat tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kemitraan ( Dana 1 %) dan juga berisi tentang pernyataan PTFI sebagai donator utama dari LPMAK sampai tahun 2006.  LPMAK sebuah lembaga non profit, yang terdiri dari 3 badan utama yakni BM (Badan Musyawarah), BP (Badan Pengurus) dan Sekertariat Eksekutif (yang terdiri dari Sekretaris Eksekutif, pendamping teknis dari PTFI, bendahara dan biro-biro/bagian-bagin).

Selama dua tahun terakhir ini LPMAK telah mengelola program ini dengan didasarkan pada pedoman dari lembaga donor dan juga kebijakan umum LPMAK yang telah ditetapkan.  Selama ini LPMAK telah berhasil menyusun dan menyelenggarakan oraganisasinya dengan dilengkapi oleh alat-alat pengelolaan organisasi yang telah disetujui BM dan BP, seperti kebijakan dan prosedur tentang SDM, Keuangan dan Akuntansi, pelaksanaan program . strategic plan dan alat pengelolaan organisasi lainnya yang dibutuhkan LPMAK.

Pada periode ini juga telah dilaksanakan audit eksternal oleh Ernst and Young (E & Y) atas pengelolaan keuangan tahun 2003.  Hasil sementara, berdasarkan surat management dari E & Y dapat disimpulkan bahwa tidak ada hal-hal yang memberatkan LPMAK untuk dinilai jelek dalam pengelolaan keuangannya.  Namun demikian, hasil akhir dari audit tersebut akan tersedia pada sekitar awal bukan April 2005.  LPMAK juga berencana untuk melakukan audit eksternalnya untuk tahun anggaran 2004 pada bulan Juni 2005 ini.

Pada kesempatan Rapat BM LPMAK pada tanggal 7 – 9 Maret 2006, PTFI mengumumkan bahwa masa pendanaan Dana Kemitraan PTFI akan dilanjutkan untuk lima tahun kedepan setelah 2006 dan ditegaskan juga akan disalurkan melalui LPMAK.